Sosialisasi Penguatan Peran Serta Masyarakat di Kel. Kanigaran

Pengelolaan sampah pada dasarnya membutuhkan peran aktif dari masyarakat terutama dalam mengurangi jumlah timbulan sampah, memilah jenis sampah hingga berupaya menjadikan sampah menjadi lebih bermanfaat. Pengelolaan sampah melalui program daur ulang sampah menjadi pilihan dengan mengacu pada konsep pengolahan sampah modern, yaitu 3R reduce (mengurangi), reuse (memakai kembali), recycle (mendaur ulang), sehingga program ini bukan saja akan memberikan keuntungan secara ekonomis akan tetapi dapat memberikan keuntungan secara ekologis dan dapat memecahkan masalah dengan skala luas.

Mengacu dari uraian di atas, maka upaya Pemerintah Kota Probolinggo dalam mewujudkan pengelolaan sampah dan limbah dilaksanakan melalui Program/Kegiatan sebagai berikut:
a. Pembentukan Pokmas pemilah sampah dan Bank Sampah;
b. Pengelolaan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/Rumah Kompos) skala kawasan;
c. Pengolahan sampah pasar menjadi kompos;
d. Sosialisasi Penguatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan.

Program pengolahan sampah organik menjadi kompos yang telah dijalankan di Kota Probolinggo dapat memberikan pembelajaran baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yaitu:
a. Pemberdayaan potensi lokal
Program pengolahan sampah organik menjadi kompos berbasis komunitas pada prinsipnya adalah upaya memanfaatkan sumberdaya lokal yang selama ini tidak diperhatikan. Material sampah sebenarnya masih memiliki nilai ekonomis apabila dikelola dan diolah secara tepat. Sampah sebagai bahan baku produksi kompos tidak akan pernah habis dan akan tersedia selama ada aktivitas manusia. Dalam siklus produksi bahan baku mutlak tersedia secara terus menerus untuk memproduksi barang. Demikian juga dengan sampah akan terus tersedia sebagai bahan baku produksi kompos.
b. Program pengolahan sampah tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah tanpa melibatkan masyarakat.
Sampah merupakan produk masyarakat dalam menjalankan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga penanganan sampah harus melibatkan masyarakat secara langsung. Program pengolahan sampah organik menjadi kompos berbasis komunitas berupaya membangun kesadaran masyarakat sekaligus memfasilitasi proses pengolahan sampahnya. Pelibatan masyarakat akan tumbuh apabila aktivitas yang dilakukan memerikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu perumusan program sejak awal direncanakan bersama masyarakat dengan menggali potensi yang ada dimasyarakat dalam pengolahan sampah. Dengan demikian tumbuh rasa memiliki karena ide dan pemikiran masyarakat diakomodasi mulai awal pelaksanaan program.
c. Pengolahan sampah menjadi kompos memberikan dampak yang luas terhadap berbagai segi kehidupan.
Pelaksanaan program memberikan dampak yang luas terhadap segi-segi kehidupan masyarakat sebagaimana telah dijelaskan di muka, baik dari segi ekonomi, ekologi, sosial, kesehaan dan pendidikan serta tumbuhnya partisipasi dalam pengelolaan lingkungan secara luas dengan tumbuhnya kelembagaan-kelembagaan yang peduli terhadap pelestarian lingkungan.
d. Program sebagai pioner perubahan kebijakan sistem pengelolaan sampah kota.
Dari sisi manajemen kepemerintahan daerah pembelajaran yang diperoleh adalah terjadinya perubahan kebijakan dalam pengelolaan sampah kota. Paradigma pengolahan sampah kota yang berpola “kumpul, angkut, buang” yang selama ini diterapkan berubah menjadi pola “pilah, kumpul, olah” yang berkonsekuensi terhadap perubahan dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana seperti : penyediaan TPS/kontainer pengumpulan sampah yang terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik di tempat-tempat umum seperti terminal, rumah sakit, alun-alun, perkantoran, dll.
e. Pelaksanaan program membutuhkan komitmen pemerintah, DPRD dan Masyarakat
Untuk melaksanakan program perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Gagasan dan inovasi tentang program pengolahan sampah organik menjadi kompos tidak akan dapat dilaksanakan apabila DPRD sebagai lembaga legislatif tidak memberikan dukungan terutama dalam pengalokasian anggaran. Demikian juga tanpa adanya keterlibatan masyarakat program juga tidak akan dapat dilaksanakan. Kerjasama sinergis antara eksekutif, legislatif dan masyarakat mutlak diperlukan.